Demonstrasi Mahasiswa Indonesia 2025: Gerakan #IndonesiaGelap dan Tuntutan Perubahan

Pada Februari 2025, Indonesia menyaksikan gelombang demonstrasi mahasiswa yang dikenal dengan sebutan gerakan #IndonesiaGelap. Aksi ini dipicu oleh berbagai kebijakan kontroversial pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dianggap merugikan mas

Berikut adalah artikel mendalam mengenai demonstrasi mahasiswa yang sedang berlangsung di Indonesia pada Februari 2025.


Latar Belakang Gerakan #IndonesiaGelap

Istilah "#IndonesiaGelap" pertama kali muncul sebagai tagar di media sosial Twitter (sekarang dikenal sebagai X) dan dengan cepat menjadi viral. Tagar ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat. Salah satu pemicu utama adalah kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai sektor penting, termasuk pendidikan dan kesehatan, yang dilakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan ini diklaim untuk mendanai program Makanan Bergizi Gratis (MBG), namun banyak pihak menilai langkah ini tidak tepat sasaran dan merugikan sektor-sektor vital.

Selain itu, kebijakan larangan penjualan gas elpiji 3 kg secara eceran juga memicu kemarahan publik. Kebijakan ini dianggap memberatkan masyarakat kecil yang bergantung pada gas elpiji bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun kebijakan ini akhirnya dicabut setelah mendapat protes luas, namun hal ini menambah daftar panjang kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Tuntutan dan Aspirasi Mahasiswa

Gerakan #IndonesiaGelap dipelopori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang mengkoordinasikan aksi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan yang mencerminkan aspirasi mereka terhadap perubahan kebijakan pemerintah. Beberapa poin utama yang disuarakan antara lain:

  1. Revisi Kebijakan Pemangkasan Anggaran: Mahasiswa menuntut pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan. Mereka berpendapat bahwa investasi di kedua sektor ini adalah kunci untuk masa depan bangsa dan tidak boleh dikorbankan demi program lain.

  2. Transparansi dan Akuntabilitas Program MBG: Meskipun mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, mahasiswa menuntut transparansi dalam pelaksanaan program MBG. Mereka menginginkan adanya mekanisme pengawasan yang jelas untuk memastikan program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

  3. Penghentian Kebijakan yang Merugikan Rakyat Kecil: Mahasiswa meminta pemerintah untuk lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat kecil dan menghentikan penerapan kebijakan yang memberatkan, seperti larangan penjualan gas elpiji 3 kg secara eceran.

  4. Pemberantasan Korupsi dan Mafia Tanah: Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik korupsi dan mafia tanah yang merugikan masyarakat. Mereka menilai bahwa penegakan hukum yang tegas akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

  5. Reformasi Aparat Penegak Hukum: Mahasiswa menuntut reformasi di tubuh kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya agar lebih profesional, transparan, dan berpihak pada keadilan.

Reaksi Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah, melalui berbagai juru bicaranya, menyatakan akan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa. Namun, hingga saat ini belum ada langkah konkret yang diumumkan untuk menanggapi tuntutan tersebut. Sementara itu, masyarakat luas menunjukkan dukungan yang beragam terhadap gerakan ini. Sebagian besar mendukung aksi mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah, sementara sebagian lainnya mengkhawatirkan potensi ketidakstabilan yang mungkin timbul akibat demonstrasi besar-besaran.

Kesimpulan

Gerakan #IndonesiaGelap mencerminkan dinamika demokrasi di Indonesia, di mana mahasiswa sebagai agen perubahan berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah. Aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih peka terhadap aspirasi rakyat dan memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dialog konstruktif antara pemerintah dan elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi bangsa.



Ari Imam Mufti

10 Blog postingan

Komentar