Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Di Ambang Penangkapan Usai Dimakzulkan

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
Seoul -

Presiden Korea Selatan nan dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, bakal ditangkap abdi negara negaranya. Soalnya, dia mangkir terus saat hendak diadili soal darurat militer nan kandas pada awal Desember lalu.

Empat hari setelah darurat militer nan kandas itu, Yoon Suk Yeol sempat mengatakan tidak bakal menghindari tanggung jawab norma dan politik atas penerapan darurat militer itu. Namun omongannya agaknya belum terbukti.

Lembaga berjulukan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi alias disingkat CIO adalah lembaga nan memanggil Yoon Suk Yeol. Sudah tiga kali panggilan, masing-masing pada 18, 25, dan 29 Desember. Yoon Suk Yeol tidak memenuhi semua panggilan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilansir instansi buletin Yonhap, Minggu (29/12) lalu, CIO sedianya mau menghadirkan Yoon untuk menyelidiki penerapan darurat militer 3 Desember itu. Tiga panggilan biasanya dianggap sebagai jumlah maksimum sebelum badan investigasi mengusulkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka.

Jika CIO mengusulkan surat perintah pengadilan untuk menangkap Yoon, itu bakal menjadi langkah nan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap presiden nan sedang menjabat di Korea Selatan.

Dan betul saja. CIO betul-betul mengusulkan surat perintah penangkapan Presiden Yoon. Ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Halaman selanjutnya, Presiden diambang penangkapan:

Presiden diambang penangkapan

A protestor stands next to an effigy of South Korean President Yoon Suk Yeol as they take part in a rally calling for the impeachment of Yeol, who declared martial law, which was reversed hours later, in front of the National Assembly in Seoul, South Korea, December 7, 2024. REUTERS/Kim Hong-ji TPX IMAGES OF THE DAY Boneka Presiden Yoon Suk Yeol sebagai properti demonstrasi. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Penyidik telah mengusulkan surat perintah penangkapan Presiden Yoon. Bagi Korsel, ini adalah upaya paksa untuk penahanan nan pertama diterapkan ke presiden.

"Markas Besar Investigasi Gabungan mengusulkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol ke Pengadilan Distrik Barat Seoul", kata tim penyelidik dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Senin (30/12/2024).

Yoon dicabut dari tugas kepresidenannya oleh parlemen atas deklarasi darurat militer. Putusan pengadilan konstitusi sedang menunggu apakah bakal mengonfirmasi pemakzulan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tindakan dramatis Yoon menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuknya dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Kekacauan semakin dalam minggu lampau ketika penggantinya, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh parlemen lantaran kandas menandatangani rancangan undang-undang untuk penyelidikan terhadap Yoon.

Halaman selanjutnya, Yoon pernah izinkan penembakan selama darurat militer:

Pernah izinkan penembakan selama darurat militer

Members of civic groups shout slogans during a news conference demanding the arrest of President Yoon Suk Yeol near the presidential residence in Seoul, South Korea, Tuesday, Dec. 17, 2024. The letters read Rakyat Korsel tuntut Presiden Yoon Suk Yeol ditangkap. (AP/Lee Jin-man)

Darurat militer 3 Desember di Korsel rupanya nyaris berubah menjadi kondisi nan mengerikan. Soalnya pada saat itu, Presiden Yoon sempat mengizinkan pelepasan tembakan ke pihak nan menghalang-halangai aktivitas darurat militer.

Yoon mengizinkan militer untuk menembakkan senjata jika diperlukan untuk memasuki gedung parlemen. Darurat militer berfaedah militerlah nan berkuasa, bukan sipil lagi.

Hal itu terungkap dalam laporan jaksa nan dilihat oleh instansi buletin AFP pada hari Sabtu (28/12). Ringkasan 10 laman dari laporan dakwaan penuntutan mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun, nan diberikan kepada media, juga mengatakan Yoon berjanji pada tanggal 3 Desember untuk mengumumkan darurat militer tiga kali jika diperlukan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, saat para personil parlemen bergegas ke gedung parlemen pada tanggal 3 Desember untuk menolak deklarasi darurat militer Yoon, pasukan bersenjata komplit menyerbu gedung tersebut, memanjat pagar, memecahkan jendela, dan mendarat dengan helikopter.

Pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, menolak laporan jaksa penuntut tersebut. Dia mengatakan kepada AFP bahwa laporan itu "hanya laporan sepihak nan tidak sesuai dengan keadaan objektif maupun logika sehat".

(dnu/dnu)

DOWNLOAD Link 1 Download Link 2 Download Link 3 Download Link 4