Jakarta -
Presiden Prabowo Subianto meminta mark up anggaran pemerintah kudu dihentikan. Ahli Hukum Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho mendukung dan menilai bahwa penerapan teknologi artificial intelligence (AI) bisa memprediksi potensi tersebut.
"Digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi fondasi nan baik, tetapi teknologi ini kudu didukung oleh budaya anti-korupsi nan kuat. Tanpa komitmen integritas dari para pelaksana, teknologi secanggih apa pun tidak bakal efektif," ujar Hardjuno dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/12/2024).
"Dengan kajian info real-time, AI bisa memprediksi akibat korupsi dan memastikan bahwa nilai peralatan alias jasa nan diajukan sesuai dengan nilai pasar. Ini bakal mempersempit ruang mobilitas pelaku korupsi," tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hardjuno menegaskan bahwa teknologi tentu hanya menjadi salah satu perangkat bantu. Sedangkan akar persoalan sering kali terletak pada budaya dan mentalitas para pelaku anggaran.
Karenanya, Hardjuno menegaskan pentingnya membangun budaya anti-korupsi nan dimulai dari tingkat pelaksana hingga ke level operasional.
"Tanpa budaya anti-korupsi, upaya digitalisasi hanya bakal menjadi formalitas. Oleh lantaran itu, perlu ada edukasi dan internalisasi nilai-nilai integritas di semua jenjang birokrasi. Pemerintah juga kudu tegas dalam menindak pelanggaran sebagai corak edukasi publik," kata Hardjuno.
"Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga gimana pemerintah bisa menciptakan sistem nan transparan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada aparatnya," tambahnya.
Lebih lanjut, dia optimis bahwa dengan kombinasi digitalisasi, teknologi AI, dan penguatan budaya anti-korupsi, praktik mark up dapat diminimalkan. Ia juga mengapresiasi langkah Prabowo nan melibatkan beragam pihak, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk memberantas korupsi.
"Langkah ini perlu didukung oleh semua pihak lantaran korupsi adalah musuh bersama. Dengan tata kelola nan baik, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan nan lebih bersih dan tepat sasaran," pungkasnya.
Prabowo Minta Mark Up Dihentikan
Dalam kesempatan nan sama, Prabowo berkeinginan mengatasi kebocoran anggaran. Mark up namalain penggelembungan dana, kata Prabowo, kudu dihentikan.
"Kita sekarang mau melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala corak kebocoran manipulasi mark up asal-asalan dan sebagainya, dan ini memerlukan kerja sama seluruh pihak yudikatif-legislatif pemerintahan aparat, semua kita kudu kerja sama," lanjutnya.
(azh/azh)